Bijak, bajak, bajing(an): Ketika Filosofi Mulai Diplesetkan ― Sebuah bangsa bisa kehilangan banyak hal―kekayaan, kekuasaan, bahkan kemerdekaan sekalipun. Namun seperti dikatakan oleh para filsuf, selama nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan masih hidup dalam jiwanya, bangsa itu akan selalu mampu bangkit.
Sebagai negara yang kaya akan nilai-nilai luhur, Indonesia telah memiliki semua fondasi itu. Kebijaksanaan (wisdom) yang selalu diajarkan di sekolah, dihafalkan oleh murid-murid, tetapi sering kali gagal dipraktekkan. Kitab mana yang kau hafal? Sedang aku sibuk menghitung dosa. Seperti menghitung utang yang tak pernah lunas, kritik Arya Pahlevi.
Nilai-nilai itu tertulis dalam sebuah lambang institusi pendidikan. Inilah narasi falsafah kebijaksanaan―dulu (mungkin juga sekarang) terukir dalam benak anak-anak indonesia, calon pewaris masa depan.
Ing ngarso sung Tulodho,
Ing madyo mangun karso,
Tut wuri handayani
Yang di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.
Baca juga: Dancukologi: Bahasa, Luka, dan Tafsir Spiritual
Tiga baris pendek di atas bukan berasal dari teori pedagogis Barat atau dikutip dari buku-buku filsafat Yunani. Bukan pula hasil dogma kekuasaan era Kolonial. Ini adalah buah perenungan mendalam dari seorang bangsawan Jawa yang lebih memilih mendidik ketimbang memerintah: R.M. Suwardi Suryaningrat (1889-1959), atau Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional, di mana setiap hari kelahirannya diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional.
Semboyan ini bukan sekadar kalimat bijak. Ia adalah prinsip hidup (worldview), arah juang (fighting direction), atau filsafat kepemimpinan (leadership philosophy)―yang menjadi ruh pendidikan nasional. Semboyan ini menempatkan Ki Hajar Dewantara bukan hanya sebagai pendiri Taman Siswa, tetapi juga sebagai perumus filosofi manusia merdeka. Merdeka dalam berpikir dan mandiri, seperti yang pernah digagas oleh Tan Malaka.
Dalam semboyan itu, Ki Hajar tidak sedang memberi nasihat. Ia sedang menuliskan laku hidup—tindakan nyata yang harus dijalankan. Tiga baris tersebut merangkum tiga bentuk kepemimpinan, tiga cara menempatkan diri dalam struktur sosial masyarakat (khususnya dalam budaya Jawa). Melalui semangat Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara hendak membentuk manusia Indonesia seutuhnya: manusia yang merdeka dalam berpikir, mandiri dalam bersikap.
Baca juga: Semiotika “Jancuk”: Tafsir dan Logika Ngawur yang Mungkin Mencerahkan
Namun, beberapa tahun belakangan, semboyan ini terdengar seperti puisi sumbang. Beberapa oknum sengaja memplesetkan. Dari hikmat menjadi sebuah parodi. Dari parodi menjadi cermin sinisme atas realitas kekuasaan kita.
Dalam sebuah buku, saya dapati semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut telah mengalami transformasi diksi bahasa, menjadi:
Ing ngarso ngumbar angkoro
Ing madyo ngumpulake arto
Tut wuri melu nadahi
Yang didepan mengumbar angkara murka―pamer kekuasaan.
Di tengah mengumpulkan harta.
Dibelakang, membekingi―ikut menjadi penadah.
Plesetan ini barangkali bukan sekadar humor yang sinis. Ia terasa semacam elegi atas nilai-nilai yang perlahan mulai gugur. Bahkan, terasa terlalu akurat untuk disebut sekadar satire. Terbukti dengan banyaknya korupsi, manipulasi, dan politik uang yang menjadi tiga kata yang kerap membingkai demokrasi Indonesia―terutama sejak pasca-Rreformasi 1998. Dalam kondisi seperti itu, distorsi nilai bukan sekadar penyimpangan, melainkan telah menjelma menjadi tragedi yang menemukan bentuknya yang nyaris sempurna.
Sebuah survei menyebutkan bahwa 11% publik percaya bahwa wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Sisanya ‘mungkin’ menyebutnya tak lebih dari transaksi kekuasaan, investasi pengaruh, atau adu modal―dan berbagai variabel tak terhingga. Mengutip laporan majalah Tempo, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang dirilis Transparency International mencatat skor 37, naik 3 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini membawa Indonesia dari peringkat 115 ke posisi 99 dunia.
Baca juga: Estetika Omong Kosong dan Dosa-Dosa Kecil dari Lidah yang Tak Terkontrol
Mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara—Ing ngarso, di depan—jabatan hari ini bukan lagi soal menjadi teladan, tetapi bagaimana menonjolkan kekuasaan. Sebab di lapangan, yang viral adalah tampilan angkara, bukan integritas. Lebih mudah menjadi bintang iklan kampanye daripada menjadi panutan sejati. Ing madyo, di tengah, bukan lagi tentang membangkitkan semangat, tapi bagaimana merancang proyek demi menggelontorkan anggaran. Sistem bukan hanya membolehkan, tetapi juga membuka celah untuk akumulasi. Sementara tut wuri, di belakang, tak lagi membimbing atau mendorong, melainkan menanti amplop loyalitas. Karena kenyataannya, kesetiaan terhadap jejaring kuasa lebih menjanjikan daripada keberpihakan pada kebenaran.
Untuk lebih mudahnya, politik bisa dianalogikan seperti drama Korea: penuh liku, penuh intrik. Ada tokoh protagonis yang memulai segalanya dengan niat baik. Namun seiring episode berjalan, ia terseret dalam arus konflik, ditekan oleh sistem, hingga akhirnya kompromi menjadi satu-satunya jalan bertahan. Fenomena politik di Indonesia pun tak jauh berbeda. Banyak yang melangkah dengan idealisme dan semangat juang, tetapi perlahan tergerus oleh sistem yang menuntut lebih dari sekadar niat baik. Untuk maju dalam pilkada saja, dibutuhkan modal miliaran. Bila dana datang dari cukong, maka setelah menang, pembagian kue kekuasaan menjadi keniscayaan. Pada titik ini, suara rakyat dengan mudah kalah oleh tagihan hutang budi.
Baca juga: Masih Adakah Genderuwo di Istana? Mari Tanya Fadli Zon
Maka pertanyaannya pun muncul: apakah sistem yang sakit karena manusianya? Ataukah manusianya yang terluka karena sistem yang busuk? Di sinilah terasa relevan syair Gus Mus yang lirih tapi menggetarkan: “Apalagi yang bisa kita lakukan, bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi.”
Alhasil, melihat realitas yang ada, publik menjadi apatis. Dan sangat mungkin semboyan Ki Hajar Dewantara kini terasa bak menara gading, tak terjamah tangan-tangan manusia. Semboyan itu barangkali terasa sudah purba―tidak dipercaya oleh banyak orang. Namun itu bukan alasan untuk menguburnya dalam-dalam. Ia hanya sedang menunggu momentum yang tepat untuk kembali bernyawa. Karena sejatinya, yang membuat semboyan itu berharga bukan semata karena ia diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tetapi karena kita pernah percaya bahwa ia bisa menjadi kenyataan.
Maka para leluhur yang purba
Muncul dari pusat kegelapan
Datang mendekat
Dengan pakaian compang-camping
Dan mereka berjongkok
Menonton kami
— WS. Rendra
Seperti kata Confucius, “Tak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.” Tugas generasi hari ini bukan sekadar melanjutkan perjuangan, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai. Bukan melanjutkan kata-kata.
Pada akhirnya, Ing ngarso sung Tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani bukan sekadar barisan kata-kata. Ia adalah tanggung jawab, amanat, dan harga diri.
Wallahu A’lam.
