Keracunan MBG: Malapetaka dan Rusaknya Sistem Birokrasi Indonesia — Makan Bergizi Gratis, atau yang dikenal sebagai MBG, merupakan janji politik sekaligus proyek ambisius Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Sejak awal kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo—saat itu calon presiden nomor urut 2—sudah berjanji bahwa jika ia terpilih, ia akan melaksanakan program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh anak Indonesia di sekolah. Di atas kertas, MBG merupakan program yang baik, mulia, dan sangat bagus untuk diterapkan. Tanpa kita sadari, kebutuhan dasar seperti makan masih menjadi isu krusial di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan Ernawati (2023) berjudul Micronutrients and Nutrition Status of School-Aged Children in Indonesia menunjukkan bahwa anak usia sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah gizi ganda, terutama stunting (11,4%) dan thinness/kurus (9,2%), serta kekurangan mikronutrien penting seperti zat besi (13,4%), zinc (19,7%), vitamin D (12,7%), vitamin A (3%), dan kalsium (4,2%). Kondisi ini lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, yang menunjukkan adanya ketimpangan geografis dalam status gizi. Faktor utama penyebabnya antara lain kurangnya keragaman pangan, keterbatasan akses makanan bergizi, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Data di atas hanyalah satu dari sekian banyak temuan yang membuat Presiden berambisi mengeksekusi program MBG yang telah dijanjikannya sejak masa kampanye. Namun, MBG bukanlah program tanpa masalah. Ia merebak layaknya virus Covid-19. Program yang awalnya dipandang sebagai bentuk charity berubah menjadi malapetaka menakutkan.
Baca juga: Jangan Bodohi Rakyat dengan Makan Siang Gratis
Melansir Jakartaglobe.id, tercatat 6.517 siswa mengalami keracunan akibat program MBG. Melihat kenyataan ini, tentu kita sedih. Nyawa anak-anak seakan menjadi laboratorium uji coba bagi program ambisius presiden RI ke-8.
Perang informasi di media sosial yang menyebut MBG disabotase oleh pihak-pihak yang membenci pemerintahan saat ini jelas merupakan cacat berpikir yang tidak rasional. Mustahil program ini bisa disabotase oleh pihak luar; tudingan semacam itu hanyalah teori konspirasi yang tidak masuk akal.
Mengapa demikian? Mari kita bahas lebih rinci. Program ini dinaungi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024. Jajaran pemangku kepentingan diisi oleh orang-orang dengan latar belakang kepolisian dan militer. Beberapa di antaranya:
- Brigjen Pol. Sony Sonjaya (Wakil Kepala Badan Gizi Nasional)
- Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala Badan Gizi Nasional)
- Brigjen (Purn) Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC (Sekretaris Utama)
- Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, S.E. (Inspektur Utama)
- Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M. (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)
- Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Pemantauan dan Pengawasan)
Melihat nama-nama di atas, yang sudah lama berkecimpung di dunia militer, tentu persoalan keamanan dan ketahanan bukanlah hal baru bagi mereka. Para purnawirawan tersebut lebih memahami bagaimana menjaga keamanan agar tidak dibobol oleh musuh. Maka, menjadikan isu sabotase sebagai penyebab keracunan sama saja dengan merendahkan kompetensi mereka.
Baca juga: Makan Siang dan Susu Saja Tidak Cukup, Generasi Penerus Lebih Memerlukan Hak Asasi
Menjadikan kasus keracunan massal sebagai teori konspirasi dan menyalahkan pihak luar adalah kebodohan sekaligus tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan harus menerima kenyataan pahit bahwa pemerintahnya lalai hingga memberikan makanan beracun.
Lalu, apa solusi terbaik dari program MBG ini? Menurut saya, ada dua:
Pertama, jika Presiden Prabowo masih berambisi melanjutkan program MBG, maka harus dilakukan evaluasi besar-besaran, dimulai dengan mengganti pemangku kepentingan di Badan Gizi Nasional dengan orang-orang yang kompeten di bidang gizi dan kesehatan, bukan mantan jenderal yang sekadar menerima “bagi-bagi kue kekuasaan.”
Kedua, jika evaluasi besar-besaran tidak bisa dilakukan, maka sebaiknya program MBG dihentikan agar prioritas anggaran dapat dialokasikan untuk proyek yang lebih krusial, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur layak di sekolah-sekolah daerah 3T.
Semua keputusan ada di tangan Presiden kita saat ini. Sebagai warga negara yang baik, tentu saya berharap pemerintah mampu membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Namun, tampaknya harapan itu masih semu, sebab pemerintah lebih sibuk “ngebadut” ketimbang memberikan aksi nyata.
