Sekilas Sejarah Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dan Intip Kondisi Terkininya

Sekilas Sejarah Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Sejarah Singkat Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Prosesi pengalihan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur, kini sudah memasuki fase baru.

Gagasan pemindahan ibu kota negara ini merupakan isu dan wacana sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga Joko Widodo. Sedari dulu, wacana itu belum dapat terealisasi dikarenakan kondisi sosial dan politik di Indonesia yang bisa dikatakan belum kondusif.

Pada masa Soekarno, IKN sudah pernah berpindah beberapa kali dari Jakarta. Salah satu kota yang pernah menjadi IKN pada saat itu adalah Yogyakarta, Bukittinggi, dan Aceh.

Wacana IKN kembali berhembus pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, hingga SBY selesai menjabat sampai tahun 2014, wacana pemindahan IKN masih belum terealisasi.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, secara resmi Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di hadapan DPR RI sekaligus meminta izin untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.

Tentu pemerintah memiliki alasan tersendiri dalam wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Diantaranya berkaitan dengan kondisi Jakarta yang sudah terlalu berat bebannya. Alasan berikutnya yaitu pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Desain final pembangunan Istana Negara di IKN sudah mendapat persetujuan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019. Istana Negara akan berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di antara Penajaman Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Nyoman Nuarta, desainer Istana Negara di IKN baru, mengaku telah diundang oleh Joko Widodo untuk mempresentasikan desainnya pada 3 januari 2022 lalu. Desainnya mengusung nilai-nilai budaya lokal Indonesia dan memiliki luas sekitar 55 hektare. Akan tetapi, menurutnya, akan ada penambahan luas menjadi 100 hektare untuk dibangun kebun raya di sekeliling bangunan istana.

Lalu, kenapa IKN diberi nama Nusantara?

Nama ibu kota baru Nusantara resmi diumumkan pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan alasan IKN diberi nama Nusantara. Menurutnya, kata nusantara mudah diingat dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Selain itu,  kata Nusantara dianggap sebagai sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis Indonesia yang banyak pulau yang dihubungkan lautan.

Kondisi Terkini Pembangunan IKN

Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menginformasikan bahwa perkembangan terakhir dalam pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 14 persen. Proyek Infrastruktur dasar ini ditargetkan selesai pada 2024. Konsep pembangunan disebutkan berjalan dengan baik sesuai dengan  tiga prinsip utama, yakni menjamin kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga memaparkan bahwasanya dalam pembangunan tersebut juga meminimalisir penebangan pohon dan pengupasan bukit karena keduanya dipersiapkan sebagai salah satu konsep pemandangan landscape Kawasan.

Danis Sumadilaga, (Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN), mengungkapkan bahwa penyediaan air baku, seperti bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku, progresnya sudah di atas 80%. Ia juga mengatakan bahwasanya pembangunan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyediaan air baku di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kata Danis, mengutip tayangan Sekretariat Kabinet, Kamis (2/2/2023).

Sedangkan progres pembangunan di luar KIPP pihaknya sedang merealisasikan tiga infrastruktur jalan tol sepanjang 27 Kilometer, dengan progres rata-rata dibawah 5%.

Sementara, update pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) memiliki luas 6.600 hektare. Pemerintah masih fokus pada pembersihan lahan, di mana pada Kawasan tersebut nantinya merupakan posisi istana negara, kantor pemerintahan, hingga sumbu kebangsaan.

Pemerintah juga akan mendirikan 47 tower rumah susun atau apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI Polri di IKN Nusantara pada pertengahan tahun ini dengan Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 9,4 Triliun. Hunian untuk ASN itu akan menampung sekitar 16.900 orang yang nantinya akan bertugas di ibu kota negara baru Nusantara. Rinciannya berkisar 11.00 ASN dan 5.000 TNI Polri.

Basuki juga memaparkan alasan pembangunan rumah susun untuk hunian ASN dan TNI polri tersebut karena konsep IKN yang mengusung forest city. Pembangunan rumah tapak akan membutuhkan semakin banyak lahan.

“Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia gak tower dia makin menyebar. Ini supaya tidak merusak terlalu banyak memotong hutan,” jelasnya.

Foto udara yang diambil dengan menggunakan drone menunjukkan lokasi pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu 8 Maret 2023. Indonesia memulai pembangunan ibu kota baru pada pertengahan 2022, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Jakarta—ibu kota saat ini—sudah semakin padat, berpolusi, rawan gempa bumi, dan dengan cepat tenggelam ke dalam Laut Jawa. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Foto udara yang diambil dengan menggunakan drone menunjukkan lokasi pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia Rabu 8 Maret 2023. (AP Photo/Achmad Ibrahim) dikutip dari liputan6.com

Editor: Widya Kartikasari
Visual Designer: Al Afghani

Bagikan di:

Artikel dari Penulis